PERPANJANGAN MASA PERLINDUNGAN v TERMINATION RIGHTS: HAK CIPTA UNTUK SIAPA?

Pada tanggal 12 September 2011 yang lalu Uni Eropa mengesahkan sebuah legislasi yang merupakan Amandemen terhadap produk legislasi sebelumnya, EU Directive 2006/116/EC, yang mana intinya adalah memperpanjang masa perlindungan hak penampil dan hak produsen rekaman suara dari semula 50 tahun menjadi 70 tahun, dihitung dari sejak penampilan atau rekaman suara yang dimaksud, dilaksanakan atau dibuat.

Dengan adanya perpanjangan masa perlindungan ini maka masa perlindungan atas lagu-lagu dari grup musik legendaris seperti The Beatles, The Rolling Stones atau The Who – rata-rata direkam pada tahun 1960-an – yang semula akan habis mulai dekade ini, baru akan benar-benar berakhir mulai 2030-an nanti.

EU Directive yang baru tersebut dianggap keluar pada saat yang sangat tepat. Setidaknya itulah pendapat dari Geoff Taylor, pimpinan British Phonographic Industry, kelompok dagang yang mewakili label-label rekaman terkemuka, sebagaimana dikutip oleh New York Times. Geoff juga menyatakan bahwa perlindungan atas hak para musisi untuk memperoleh manfaat dari hasil karya mereka adalah sesuatu yang sangat prinsipil, dan legislasi Uni Eropa tersebut muncul tepat pada saat karya-karya para jenius di bidang musik asal Inggris nyaris kehilangan perlindungannya.

Pihak Uni Eropa menyatakan bahwa alasan utama mereka untuk menyetujui legislasi itu adalah demi kepentingan para penampil dan penulis lagu. Uni Eropa menganggap bahwa perlindungan yang ada saat ini kurang melindungi para penampil – yaitu para artis dan musisi yang menyanyikan dan menampilkan karya-karya mereka – sepanjang sisa hidup mereka.

Namun benarkah para artis dan musisi yang paling diuntungkan dari perpanjangan masa perlindungan tersebut?

Sebuah studi yang dilakukan oleh Center for Intellectual Property Policy and Management di Bournemouth University, Inggris, justru menyatakan sebaliknya. Studi tersebut mengkalkulasi bahwa selain akan membebani masyarakat hingga lebih dari satu milyar euro, sekitar 72 persen keuntungan finansial yang akan dihasilkan dengan adanya legislasi baru tersebut hanya akan diserap oleh label rekaman.

Oke, berarti setidaknya masih ada sisanya yang 28 persen bukan? Jangan senang dulu. Sebagian besar dari angka 28 persen itu hanya akan mempertebal kantong para artis yang berstatus superstar, mereka yang punya posisi tawar kuat dalam industri musik. Paling-paling hanya 4 persennya yang akan diserap oleh “artis dan musisi” pada umumnya.
Hasil kalkulasi yang dilakukan oleh University of Bournemouth tadi bisa jadi bukan hanya hitung-hitungan di atas kertas belaka. Faktanya, banyak artis yang merekam musiknya di tahun 1960-an tidak memiliki hak apapun atas musiknya tersebut. Kenyataan pahit inilah yang setidaknya terungkap dalam beragam biografi dari musisi-musisi pada jaman itu, jaman dimana mereka masih sangat muda dan naïf sehingga gampang terjerat untuk menanda-tangani kontrak yang sesungguhnya kurang menguntungkan untuk mereka, termasuk kontrak-kontrak dimana kepemilikan atas musik mereka sendiri harus beralih ke tangan perusahaan rekaman atau manajemen artis.

Beberapa dari kalangan musisi, seperti ketua International Federation of Phonographic Industry sekaligus penyanyi tenor dan konduktor asal Spanyol Placido Domingo, manajer band asal Irlandia U2 Paul McGuinness, dan juga anggota ABBA Bjorn Ulvaeus, memang menyambut baik legislasi EU yang baru tersebut. Namun tidaklah mengherankan jika sebagian besar musisi malah tidak terlalu antusias menanggapinya. Sandie Shaw, musisi yang dengan Nick Mason dari Pink Floyd dan Ed O’Brien dari Radiohead sama-sama menggawangi sebuah kelompok advokasi hak para musisi Inggris bernama Featured Artist Coalition, sampai-sampai berpendapat kalau legislasi tersebut hanya akan memberi artis dan musisi 20 tahun ekstra untuk tunduk pada kontrak yang sebenarnya sudah tidak layak lagi di era digital seperti ini.

Eropa sendiri sebenarnya tidak terlalu bulat mendukung perpanjangan ini – terlihat dari hasil pemungutan suara yang 17:8 dengan dua suara abstain. Belgia sebagai salah satu yang menentang menyatakan bahwa perpanjangan masa perlindungan bukanlah cara yang tepat untuk memperbaiki nasib para artis karena akan lebih berdampak positif bagi industri. Semasa pemerintahan Tony Blair Inggris bahkan pernah mengikuti rekomendasi sebuah studi untuk tidak mendukung perpanjangan, meskipun mereka berputar haluan saat David Cameron menjadi perdana menteri.

***

Untuk industri musik memang perpanjangan masa perlindungan ini seolah merupakan oase di tengah gurun pasir. Betapa tidak, dalam satu dekade 2000-an saja hasil dari penjualan yang dilakukan oleh industri musik sudah terjun bebas lebih dari 50%, dari angka sekitar 15 milyar dolar ke kisaran 6 milyar dolar saja. Dengan berakhirnya perlindungan atas rekaman suara, bisa dibayangkan berapa besar lagi dampak ekonomi yang akan mereka tanggung nantinya. Karena itu wajar saja jika mereka melobi keras agar legislasi baru ini disetujui.

Paling tidak perpanjangan masa perlindungan di Eropa ini memberikan sedikit angin segar untuk industri rekaman di tengah kecemasan mereka menghadapi satu lagi pukulan yang akan sangat mungkin mereka terima di seberang Atlantik dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi.

Yang menjadi biang keladi kecemasan itu adalah Pasal 203 UU Hak Cipta Amerika Serikat (17 US Code 203) yang mengatur soal “termination rights”. Berdasarkan ketentuan ini, seorang pencipta yang telah melisensikan atau mengalihkan kepemilikan atas karyanya kepada pihak lain bisa memperoleh kembali hak mereka atas karya tersebut setelah 35 tahun. Dengan demikian, seorang pencipta lagu yang telah menyerahkan hak atas lagunya kepada perusahaan rekaman, misalnya, dapat mengklaim kembali hak kepemilikannya atas lagu tersebut 35 tahun kemudian. Yang harus dilakukan oleh si pencipta lagu adalah mengajukan klaim mereka atas ciptaan yang dimaksud ke kantor hak cipta AS (USCO) sekurang-kurangnya 2 tahun sebelum masa 35 tahun tersebut jatuh tempo.

Ketentuan dalam UU yang disahkan tahun 1976 dan mulai berlaku tahun 1978 ini membuat sebentar lagi akan banyak sekali lagu yang dapat diklaim kembali oleh penciptanya. Setidaknya klaim dari nama-nama beken seperti Bob Dylan, Tom Petty, Bryan Adams dan Kris Kristofferson atas sejumlah lagu-lagu hits mereka sudah tercatat di USCO.

Mendapatkan ancaman seserius ini tentunya industri musik tidak akan tinggal diam begitu saja. Empat label rekaman terbesar – Sony, Universal, EMI dan Warner – bahkan sudah siap untuk habis-habisan melawan. Steven Marks, salah seorang pengacara internal di Recording Industry Association of America, berpendapat bahwa pasal 203 tersebut tidak berlaku untuk seluruh jenis lagu. Industri rekaman berdalih bahwa lagu-lagu yang mereka rekam diciptakan oleh para penciptanya dalam suatu “hubungan kerja” dengan pihak label, seperti halnya hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan, sehingga sesuai UU harus dikecualikan dari pasal mengenai “termination rights” tersebut.

Argumen ini tentu saja mengundang reaksi keras dari banyak pihak. Karakteristik hubungan antara pencipta maupun artis dengan label tidaklah sama dengan hubungan antara karyawan dan pengusaha. June M. Besek, direktur eksekutif Kernochan Center for Law, Media and the Arts dari Columbia University School of Law, bahkan menyatakan bahwa posisi para pencipta lagu dan artis dalam hubungan mereka dengan pihak label lebih menyerupai kontraktor independen ketimbang karyawan.

Banyak pihak memperkirakan kalau dalam beberapa waktu ke depan akan terjadi banyak kasus dan juga kontroversi terkait dengan implementasi Pasal 203 UU Hak Cipta Amerika Serikat ini. Bukan tidak mungkin kasus yang terjadi akan membutuhkan putusan hingga ke tingkat paling tinggi di Mahkamah Agung. Di sisi lain, skenario alternatifnya adalah dilakukannya renegosiasi kontrak antara pihak pencipta/musisi dengan label rekaman untuk mencapai “jalan tengah” yang terbaik bagi kedua belah pihak. Apapun yang akan terjadi, sepertinya para pengacaralah yang akan panen besar, bukan?

***

Perkembangan yang terjadi di Eropa terkait perpanjangan masa perlindungan hak penampil dan produsen rekaman suara dan juga spekulasi mengenai apa yang akan terjadi di Amerika Serikat dengan implementasi pasal 203 adalah dua hal yang berbeda namun sedikit banyak memiliki persambungan antara satu dengan lainnya. Sementara perpanjangan masa perlindungan di Eropa dianggap lebih menguntungkan industri ketimbang para penciptanya sendiri, pasal 203 UUHC AS memberikan peluang bagi para pencipta untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka yang telah dikuasai oleh industri.

Sistem perlindungan hak cipta yang sesungguhnya dimaksudkan untuk melindungi hak para pencipta, dalam perkembangannya justru memperoleh begitu banyak dikritik sebagai sistem yang telah dimanipulasi sehingga lebih menguntungkan kepentingan industri ketimbang hak-hak daripada para pencipta itu sendiri. Lebih jauh lagi, hak cipta yang idealnya diharapkan dapat memberikan motivasi yang lebih kuat untuk berkreasi justru berkembang menjadi suatu sistem yang sedemikian restriktif dan protektif sehingga malah menghambat lajunya diseminasi informasi dan juga inovasi.

Karena itulah, apa yang akan terjadi selanjutnya baik dari disahkannya perpanjangan masa perlindungan di Eropa maupun dari implementasi pasal 203 UUHC AS, menjadi menarik untuk dicermati dan dijadikan bahan pelajaran. Hal ini khususnya dalam rangka terus menggali dan menemukan formulasi perlindungan hak cipta yang semacam apakah yang terbaik untuk diterapkan di Indonesia.

Saya sendiri merasa memperpanjang masa perlindungan mungkin bukanlah pilihan yang bijak untuk diadopsi oleh UUHC kita. Adapun untuk menerapkan aturan serupa “termination of rights” sesuai pasal 203 UUHC AS sepertinya bukanlah hal yang buruk untuk dipikirkan dan dipertimbangkan secara lebih mendalam. Apalagi jika mengingat bahwa bukan tidak mungkin situasi yang terjadi dengan sebagian besar artis dan pencipta di luar sana tidak jauh berbeda dengan yang dirasakan oleh artis dan pencipta dalam negeri, khususnya dalam berhubungan dengan industri manakala ingin melakukan komersialisasi atas karya-karya mereka.

Artikel mengambil acuan dari beberapa sumber, khususnya berita di New York Times mengenai pengesahan EU Directive yang baru dan mengenai pasal 203 UUHC Amerika Serikat.

Iklan

Perihal Prayudi Setiadharma
Prayudi adalah penulis dan kontributor utama situs/blog marimengenalhki.com. Sebagian artikel yang ditulis Prayudi dalam blog ini juga telah diterbitkan dalam bentuk buku berjudul "Mari Mengenal HKI" oleh penerbit Goodfaith Production pada bulan Mei 2010. Prayudi telah menaruh minat yang mendalam pada bidang hukum hak kekayaan intelektual (HKI) sejak mengerjakan tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung. Ia lalu memutuskan untuk menekuni minatnya tersebut dengan mengambil program Master of Intellectual Property Laws di University of Melbourne, Australia. Setelah menuntaskan program tersebut, Prayudi lalu bekerja di Law Firm AMROOS & PARTNERS, sebuah kantor hukum spesialis HKI yang berlokasi di Jakarta dan sejak Oktober 2010 berganti nama menjadi AMR PARTNERSHIP, hingga saat ini dimana ia berposisi sebagai Partner.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: