GARUDA DI ARMANI-KU…

Indonesia heboh lagi.

Kabar baiknya dulu: kali ini bukan gara-gara ada tetangga sebelah rumah yang nakal nyolongin lagu atau tarian tradisional kita seperti tempo hari.

Kalaupun ada yang “nakal”, “kenakalan” yang kali ini dilakukan oleh rumah mode beken asal Italia Giorgio Armani melalui salah-satu sub-brand mereka, Armani Exchange. Tanpa bilang-bilang apalagi minta permisi, mereka tahu-tahu meluncurkan satu seri produk kaos yang desain gambarnya sangat mirip dengan lambang negara kita, Garuda Pancasila.

Cukup menghebohkan memang, karena kalau selama ini kita yang orang Indonesia sendiri saja begitu berhati-hatinya bahkan hanya sekadar untuk memasang sang lambang negara di dinding supaya tidak miring, ini kok malah dimodifikasi untuk gambar kaos. Apa jadinya kalau nanti kaos bergambar mirip Garuda Pancasila itu dipakai dugem sama anak-anak gaul sambil tebar pesona cari cewek atau malah sambil mabuk-mabukan?

Mungkin kekhawatiran semacam inilah yang kemudian menyulut beragam reaksi masyarakat.. Memang banyak juga yang merasa bangga karena yang menggunakan disain tersebut adalah salah satu rumah mode papan atas dunia. Tapi tidak sedikit juga yang menolak, bahkan mengecam keras penggunaan lambang negara untuk produk komersial semacam itu.

Dari hiruk-pikuk kehebohan soal Armani ini bagi saya yang menarik justru munculnya reaksi bernada “penolakan” yang keluar dari mulut Menteri Hukum dan HAM kita yang sempat dimuat di banyak media massa. Betapa tidak, dalam pernyataan beliau yang saya di Koran Tempo edisi Rabu, 27 Januari 2010, itu, pak Menteri melarang Armani menggunakan lambang Garuda Pancasila. Alasannya adalah karena, “ada unsur paten disana”. Malah kalau menurut Kompas.com, pak Menteri menyatakan secara terbuka bahwa sebagai lambang negara, Garuda Pancasila memiliki Hak Paten. Nah lho

Bukannya apa-apa. Bahwa masalah Hak Kekayaan Intelektual masih menjadi isu yang awam bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, itu saya fahami betul, sehingga tidak mengherankan kalau masih banyak di antara kita yang masih belum mengerti mengenai perbedaan antara istilah paten, merek ataupun hak cipta. Tapi yang membuat miris – “mengkhawatirkan” kalau meminjam istilah yang dipakai oleh anggota DPR-RI Jeffri Geovani seperti yang dikutip oleh Kompas.com – adalah karena kekeliruan ini dari seseorang yang memimpin Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berada di bawahnya.

Lucunya lagi, menurut pemberitaan Koran Tempo, pak Menteri kemudian menyatakan bahwa dirinya akan meminta Dirjen HKI untuk mempelajari kasus ini. Artinya, ini juga kalau saya tidak salah menangkap, beliau sendiri sebenarnya belum terlalu faham dengan jelas mengenai duduk permasalahan yang sebenarnya terkait dengan isu HKI dalam kasus ini.

Kalau soal keliru antara mana yang patent, hak cipta atau merek, okelah untuk dimaklumi karena barangkali beliau terlalu sibuk “kejar setoran” program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono sehingga belum sempat buka-buka buku untuk belajar lebih detail mengenai bidang-bidang yang menjadi tanggung-jawabnya. Tapi saya rasa tidak butuh waktu seratus hari bagi seorang pejabat setingkat Menteri untuk tahu bahwa berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan publik sebelum memahami benar duduk persoalannya adalah pilihan yang lebih bijaksana…

***

Salah satu fakta yang paling banyak diketahui orang tentang Garuda Pancasila yang selalu bisa kita jumpai setiap hari tergantung di dinding sekolah atau kantor barangkali adalah bahwa jumlah bulu yang ada pada sayap, ekor dan leher sosok burung tersebut masing-masing menyimbolkan angka tanggal, bulan dan tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jaman saya sekolah dulu sempat sampai ada kelakar yang mengatakan bahwa kalau saja kita tidak merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, mungkin burung garuda tidak akan dipilih sebagai lambang negara dengan konsep simbolisasi seperti itu. Karena coba saja bayangkan kalau kita merdeka pada tanggal 1 Januari, misalnya, maka sang garuda pasti tidak akan bisa terbang karena sudah botak dengan hanya menyisakan satu bulu pada masing-masing sayap dan ekornya…

Tapi itu sekadar guyonan iseng anak sekolah saja. Sejarah kelahiran dari sang lambang negara sendiri ternyata cukup panjang dan mungkin perlu untuk sedikit dibahas dalam tulisan ini. Salah satu tokoh yang disebut-sebut sebagai pendisain utama Garuda Pancasila adalah Sultan Hamid II, atau nama panjangnya Sultan Syarif Abdul Hamid Alkadrie. Beliau adalah pemimpin Kesultanan Kadriah di Pontianak, Kalimantan Barat, yang mana setelah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sempat menduduki beberapa jabatan di pemerintahan.

Pada saat beliau menduduki jabatan Menteri Negara Zonder Portofolio, beliau sempat membawahi sebuah panitia teknis bernama Panitia Lencana Negara yang bertugas merancang dan merumuskan lambang negara Republik Indonesia. Saat itu sempat ada dua disain utama yang dipertimbangkan untuk dipilih, satu hasil rancangan Sultan Hamid sedangkan lainnya rancangan Muhammad Yamin yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Lencana Negara. Pemerintah dan DPRD akhirnya memilih rancangan Sultan Hamid II yang kemudian disempurnakan lagi dengan adanya berbagai masukan dari Presiden Sukarno dan juga beberapa unsur masyarakat lainnya. Hasil akhirnya, lambang negara Garuda Pancasila seperti yang kita kenal sekarang ini, ditetapkan sebagai lambang negara melalu Peraturan Pemerintah no. 66 tahun 1951. Ironisnya, Sultan Hamid II sang perancang utama lambang negara dipecat dari kedudukannya sebagai Menteri pada 5 April 1950 karena dituduh terlibat dalam pemberontakan APRA-Westerling.

Konon sesuai dengan rancangan Sultan Hamid II, semula Garuda Pancasila memiliki tangan dan bahu manusia yang menggenggam perisai, serupa dengan garuda pada lambang negara Thailand. Namun rancangan ini ditentang terutama oleh Partai Masyumi ketika itu sehingga sang Garuda pun harus merelakan diri lehernya pegal-pegal karena digantungi perisai terus-menerus. Dengan demikian Indonesia pun bergabung dengan sejumlah negara di dunia seperti Austria, Jerman, Rumania dan Amerika Serikat yang menampilkan sosok burung secara naturalis sebagai lambang negaranya. Kalau burung pada lambang negara Amerika Serikat merupakan representasi dari elang botak (Haliaeetus leucocephalus) yang hidup di Amerika Utara, maka Garuda Pancasila konon terinspirasi dari elang jawa (Spizaetus bartelsi) yang merupakan spesies elang langka yang endemik di pulau Jawa. Berdasarkan Keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, satwa ini ditetapkan sebagai salah satu dari tiga Satwa Nasional di samping Komodo dan ikan Siluk Merah.

Garuda Pancasila dalam wujudnya yang kita kenal sekarang ini merupakan hasil cipta artistik yang difungsikan sebagai simbolisasi visual dari negara Republik Indonesia. Secara umum, perlindungan HKI terhadap karya artistik diberikan dalam bentuk perlindungan Hak Cipta, bukannya Paten yang perlindungannya diperuntukkan bagi penemuan-penemuan teknologi yang bersifat utilitarian dan fungsional. Berdasarkan pasal 15 UU no.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang diantaranya mencakup seni rupa dalam segala bentuknya. Wujud visualisasi Garuda Pancasila sebagaimana lambang negara kita tentu saja dapat dimasukkan dalam kategori ini. Itupun dengan catatan, lambang negara Garuda Pancasila tidak dikecualikan sebagai obyek perlindungan Hak Cipta.

Lantas kepada siapakah Hak Cipta atas Garuda Pancasila diberikan, dan siapa yang bisa disebut sebagai penciptanya? Kalau kita runut dari sejarah lahirnya lambang negara kita seperti yang diuraikan sekilas di atas, Garuda Pancasila tidak lahir dari buah karya dan pemikiran satu orang saja. Mulai dari Sultan Hamid II, Presiden Sukarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta hingga banyak tokoh lain ikut andil dalam “membidani” lahirnya Garuda Pancasila hingga ke bentuknya sekarang ini, sehingga mereka semua dapat disebut sebagai pencipta bersama (co-authors) dari Garuda Pancasila.

Di sisi lain, perlu diingat juga bahwa Panitia Lencana Negara sendiri sebagai pelaksana proses perancangan dan perumusan lambang negara memang sengaja dibentuk oleh pemerintah sebagai perwujudan kehendak untuk memberikan suatu simbol bagi negara dan bangsa yang baru lahir ini. Dengan demikian, tentunya bukan hal yang keliru apabila negaralah yang memegang Hak Cipta atas Garuda Pancasila sebagai lambang negara Republik Indonesia, terlepas dari siapa saja yang layak mendapatkan pengakuan sebagai pencipta dari lambang tersebut.

Menariknya, negara sendiri telah “melepaskan” setidaknya sebagian Hak Cipta atas lambang negara tersebut melalui Pasal 14 huruf (a) UU no.14 tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa pengumuman dan/atau perbanyakan lambang negara atau lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.

Jika kita melihat disain kaos Armani Exchange yang menghebohkan itu, gambar yang ada di sana tidaklah persis sama dengan Garuda Pancasila, meskipun saya rasa sangat sulit bagi orang yang memiliki persepsi artistik paling buruk sekalipun untuk mengatakan bahwa tidak ada kemiripan di antara Garuda Pancasila dengan gambar burung di kaos Armani yang disainnya dibuat sedemikian rupa sehingga memberikan efek kabur tersebut. Barangkali lebih tepat kalau dikatakan bahwa gambar di kaos Armani itu adalah “adaptasi” secara artistik dari wujud gambar asli Garuda Pancasila, dan tentu saja, “adaptasi” dari suatu ciptaan termasuk dalam pengertian “mengumumkan dan memperbanyak” yang menjadi hak eksklusif sang pemegang hak cipta sesuai dengan isi ketentuan Pasal 2 UU no.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta beserta Penjelasannya.

Tentu saja masih terbuka ruang untuk memperdebatkan apakah “adaptasi” dari Garuda Pancasila yang dipergunakan pada kaos Armani bisa dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta mengingat yang dikecualikan dalam Pasal 14 angka 2 UU Hak Cipta 2002 adalah pengumuman dan/atau perbanyakan lambang negara “menurut sifatnya yang asli”.

***

Terlepas dari perdebatan mengenai apakah disain kaos Armani yang menghebohkan itu merupakan pelanggaran Hak Cipta atas lambang negara kita, saya kok cenderung sependapat dengan Redaksi Koran Tempo dalam editorialnya pada edisi 27 Januari 2010 yang lalu, bahwa kalaupun memang pemerintah berkeinginan untuk memperkarakan Armani Exchange karena urusan kaosnya yang kontroversial itu, sebaiknya tidak menggunakan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual sebagai dasarnya. Memang kurang tepat rasanya apabila Garuda Pancasila yang sejatinya merupakan milik bersama segenap bangsa Indonesia lantas kemudian dilindungi dengan menggunakan kaidah dan norma hukum yang berlandaskan pada konsep kepemilikan individu seperti Hak Cipta dan HKI pada umumnya.

Barangkali akan lebih tepat apabila tindakan hukum terhadap Armani dilancarkan dengan mengacu pada UU nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Toh Undang-Undang ini memang sengaja dibuat sebagai pengaturan mengenai simbol-simbol kenegaraan termasuk lambang negara, antara lain agar tidak disalah-gunakan oleh pihak manapun untuk hal-hal yang dapat merendahkan martabat dan kehormatan bangsa dan negara Indonesia yang direpresentasikan oleh lambang-lambang tersebut.

Pertanyaannya sekarang, sudah sedemikian kelewatan-nyakah Armani dalam kasus ini sehingga kita bisa sedemikian sewot seperti kebakaran jenggot sampai-sampai harus mengambil tindakan secara hukum?

Mungkin saya bukan orang yang cukup tinggi rasa nasionalismenya, meskipun saya selalu merasa jengkel dan gregetan setiap kali ada bocah pribumi yang diajak berkomunikasi oleh ibu atau ayah mereka di tempat umum dengan bahasa Inggris, seperti halnya kesal dan marahnya saya setiap kali mendengar ada pekerja lokal yang menerima bayaran dan fasilitas sangat sedikit dibandingkan teman sekantornya yang orang bule walaupun untuk level jabatan dan tanggung-jawab yang sama. Hal-hal yang membuat saya kesal tadi menurut saya adalah bentuk pelecehan dan penghinaan terhadap jatidiri kita sebagai bangsa Indonesia.

Tapi untuk soal Armani ini, jelas nasionalisme saya belum cukup tinggi untuk bisa melihat disain kaos yang kontroversial itu sebagai wujud pelecehan dan penodaan terhadap lambang negara kita, walaupun menurut saya memang gambar pada disain tersebut sangatlah mirip dengan Garuda Pancasila. Apa ini salah saya? Atau salah teman-teman saya? Salah siapa coba? (kenapa jadi dialog AADC begini ya….:p)

Saya malah melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Siapa yang tidak mengenal reputasi Giorgio Armani sebagai seorang perancang busana yang pada tahun 2001 dan 2006 dinobatkan oleh majalah bisnis terkemuka Forbes sebagai disainer tersukses asal Italia dengan taksiran nilai kekayaan saat ini sekitar empat milyar dolar lebih. Karya-karya disainnya yang artistik namun tetap elegan dan berselera tinggi sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. Label Armani Exchange sendiri merupakan lini produk pakaian dan asesoris yang khusus diarahkan untuk segmen kawula muda, namun tetap dengan kualitas dan materi disain yang tidak sembarangan sesuai dengan standar selera tinggi Armani pada umumnya.

Dari perspektif ini, munculnya kaos Armani Exchange bergambar mirip Garuda Pancasila sebenarnya justru bisa dipandang sebagai suatu bentuk kehormatan, karena jikalau memang rumah mode Armani Exchange terinspirasi oleh Garuda Pancasila, maka dipakainya inspirasi tersebut secara tidak langsung merupakan pengakuan terhadap kualitas artistik dari kreativitas tokoh-tokoh pendahulu bangsa kita yang telah membidani lahirnya sang Garuda Pancasila itu tadi.

Kalaupun “kehormatan” ini tetap tidak bisa diterima dengan alasan bahwa Garuda Pancasila adalah simbol kenegaraan, toh penyelesaiannya tidak mesti dengan reaksi keras berbuntut pada tindakan hukum. Dalam hal ini, saya sependapat dengan mantan anggota DPR-RI yang juga Ketua Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran saat ini, kang Ferry Mursyidan Baldan, sebagaimana dikutip oleh Koran Tempo. Menurut beliau alangkah baiknya jika pemerintah dalam kasus ini membuka saluran komunikasi dengan menghubungi secara baik-baik pihak Armani untuk menanyakan motif di balik pemakaian lambang Garuda, sekaligus mungkin menjelaskan sakralnya nilai dan makna lambang tersebut bagi bangsa dan negara kita. Menurut saya kalau langkah ini dilakukan dengan diplomasi yang tepat, bukan tidak mungkin pihak Armani sendiri akan tertarik untuk menggali lebih jauh kebudayaan Indonesia sebagai sumber inspirasi bagi disain-disain mereka selanjutnya, dan membuahkan kerja sama yang bernilai tinggi untuk mempromosikan Indonesia ke dunia internasional. Terlalu muluk ya? Yah, namanya juga mimpi…

Yang jelas, menurut hemat saya martabat dan kehormatan bangsa ini tidak akan menjadi rendah ataupun ternoda dengan dipakainya lambang Garuda sebagai inspirasi disain kaos Armani Exchange. Kalau mau contoh yang ekstrim, sudah tak terhitung berapa kali simbol-simbol kenegaraan Inggris atau Amerika Serikat dipakai untuk produk-produk yang kurang terhormat, seperti celana dalam bermotif Star and Stripes atau kaos kutang bermotif Union Jack, toh banyak di antara kita yang masih tetap munduk-munduk penuh hormat bercampur minder setiap kali setiap kali bertemu bule dari negara-negara tersebut.

Justru untuk menjaga martabat dan kehormatan bangsa tersebut kita harus dapat mengendalikan diri dalam bersikap sehingga tidak terlalu cepat gegabah dan emosional dalam bereaksi atas suatu masalah apapun, sehingga tidak mempermalukan diri kita sendiri di kemudian hari.

Semoga kita bisa tetap menjadi bangsa yang terhormat dan bermartabat, ada atau tidak ada Garuda di Armaniku….Amiin!

Iklan

Perihal Prayudi Setiadharma
Prayudi adalah penulis dan kontributor utama situs/blog marimengenalhki.com. Sebagian artikel yang ditulis Prayudi dalam blog ini juga telah diterbitkan dalam bentuk buku berjudul "Mari Mengenal HKI" oleh penerbit Goodfaith Production pada bulan Mei 2010. Prayudi telah menaruh minat yang mendalam pada bidang hukum hak kekayaan intelektual (HKI) sejak mengerjakan tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung. Ia lalu memutuskan untuk menekuni minatnya tersebut dengan mengambil program Master of Intellectual Property Laws di University of Melbourne, Australia. Setelah menuntaskan program tersebut, Prayudi lalu bekerja di Law Firm AMROOS & PARTNERS, sebuah kantor hukum spesialis HKI yang berlokasi di Jakarta dan sejak Oktober 2010 berganti nama menjadi AMR PARTNERSHIP, hingga saat ini dimana ia berposisi sebagai Partner.

2 Responses to GARUDA DI ARMANI-KU…

  1. Hany W says:

    pak saya mau nanya kasus garuda d kaos armani lebih cocok dikaitkan dengan pelanggaran hak cipta atau desain industri?

    • Prayudi Setiadharma says:

      Pada dasarnya hak cipta, karena yang menjadi pokok persoalan adalah kaos tersebut memuat gambar artwork menyerupai garuda pancasila. Berarti isunya apakah “garuda pancasila” itu sendiri memiliki perlindungan hak cipta, dan kalau dilindungi hak cipta, apakah penggunaannya di kaos oleh armani adalah bentuk pelanggaran.

      Di sisi lain, desain industri melindungi penerapan suatu desain pada suatu produk tertentu. Ibaratnya kalau anda punya gambar, gambar anda dilindungi hak cipta, kalau selanjutnya gambar tersebut dijadikan motif baju, maka anda bisa mendaftarkan desain industri untuk baju bermotif gambar anda tadi, bukan atas gambarnya. Kalau pada pada kasus ini, kaos armani dengan desain gambar garuda pancasila baru melanggar desain apabila sebelumnya ada pihak lain yang memiliki hak atas pendaftaran desain industri untuk kaos bermotif garuda pancasila .

      Mudah-mudahan jelas. Makasih ya atas pertanyaannya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: