FREE CULTURE, ADDED-VALUE DAN SANGKURIANG RASA DISNEY

Dalam buku Free Culture karya Lawrence Lessig, Profesor di bidang hukum HKI dan Telekomunikasi dari Harvard Law School, Amerika Serikat, ada sekelumit “sejarah” menarik tentang Walt Disney, khususnya tentang filmnya yang berjudul Steamboat Willie, yang dirilis pada bulan Nopember 1928. Film tersebut dikenal luas setidaknya karena dua hal: pertama karena film ini adalah film animasi pertama yang “bersuara”, dan kedua karena film ini merupakan debut bagi satu karakter kartun berwujud seekor tikus yang kelak akan terkenal ke seantero jagad sebagai Mickey Mouse, tikus paling beken sedunia.

Dari sisi teknologi, sinkronisasi antara suara dengan gambar pada sebuah karya film bukanlah sesuatu yang diawali oleh Disney melalui film ini, karena setahun sebelumnya sudah ada film The Jazz Singer – diperankan oleh manusia asli – sebagai awal dari revolusi industri perfilman yang mengakhiri era film bisu. Pun dari sisi cerita, Steamboat Willie tidaklah menyuguhkan sesuatu yang benar-benar baru dan segar karena sebenarnya film ini merupakan parodi dari film komedi bisu berjudul Steamboat Bill, Jr. Sebagai tambahan informasi, film Steamboat Willie juga mempergunakan beberapa buah lagu yang sebagian dibayar lisensinya oleh Disney sedangkan sebagian lagi bebas dipakai karena sudah berada dalam public domain.

Kalau kita cermati sejarah perkembangan Disney hingga menjadi raksasa besar di dunia hiburan dewasa ini, sesungguhnya memang tidak akan bisa dilepaskan dari penggunaan materi-materi yang sudah lama ada dan telah dikenal sebelumnya. Snow White, Cinderella dan Sleeping Beauty, misalnya, merupakan cerita-cerita rakyat klasik dari Eropa yang dipopulerkan oleh pencerita-pencerita legendaris jaman baheula seperti Grimm Bersaudara atau Charles Perrault. Winnie the Pooh pertama kali lahir sebagai buah pena penulis Inggris A.A. Milne yang terbit sejak tahun 1926, seperti halnya Peter Pan yang pertama kali muncul tahun 1902 dalam buku-buku karya J.M. Barrie dari Skotlandia. Aladdin, Beauty and the Beast, Pocahotas, Mulan, The Hunchback of Notre-Dame dan Hercules pun berasal dari cerita-cerita yang sudah lebih dahulu ada. Bahkan cerita The Lion King yang lebih “orisinil” pun terinspirasi dari kisah Joseph dan Moses di Injil, dan cerita Hamlet karangan Shakespeare, itupun kalau bukan terinspirasi dari nama penyakit yang familiar bagi para pelanggan gang Dolly di Surabaya.

Akan tetapi, meskipun menggunakan karya-karya klasik yang telah dikenal, sulit sepertinya bagi kita untuk memungkiri kenyataan kalau Disney memang memiliki “kreativitas”-nya sendiri yang seringkali jenius dalam mendaur-ulang karya-karya klasik yang mereka pergunakan tadi. Dari segi karakterisasi, contohnya, Disney-lah yang pertama kali memberikan nama dan karakter yang berbeda-beda pada ketujuh kurcaci yang menolong si Putih Salju, dan jangan coba-coba mencari karakter tempat lilin kocak Lumiere di kisah Beauty and the Beast versi cerita rakyat aslinya dari Perancis sana.

Dari sisi visual apalagi. Animator-animator Disney memang terkenal brilian dalam menciptakan karakter-karakter kartun yang begitu menarik dan sangat gampang diingat dan disukai oleh para penontonnya. Waktu kecil dulu saya sendiri bahkan kerap “naksir” dengan karakter Belle di film Beauty and the Beast dan Puteri Aurora di cerita Sleeping Beauty versi Disney. Atau ambillah contoh Winnie the Pooh. Penulisnya, A.A. Milne (tidak ada hubungannya baik dengan AA Gym ataupun AA Boxer), meninggal dunia pada tahun 1956, sehingga kalau mengacu pada UU no.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta maka semestinya kisah berikut karakter dalam Winnie the Pooh (versi aslinya, tentu saja) telah memasuki public domain sejak tahun 2006 yang lalu. Dengan demikian, setiap orang sekarang bebas untuk mempublikasikan karakter-karakter Winnie the Pooh yang divisualisasikan sesuai dengan imajinasi masing-masing terhadap tokoh-tokoh tersebut. Itu jaminan undang-undang. Tapi persoalannya, apakah Anda akan mampu menggantikan karakter Winnie the Pooh versi Disney di benak masyarakat dengan karakter yang sama versi Anda tadi? Silakan saja dicoba sendiri kalau berani…

Di sinilah rupanya letak kehebatan dari “Kreativitas ala Disney”, yang menurut Professor Lessig merupakan salah-satu bentuk pengejawantahan dari konsep “free culture” yang kerap beliau dengungkan, yaitu suatu tatanan masyarakat dimana anggota-anggota masyarakatnya dapat saling berbagi dalam memanfaatkan hasil-hasil kebudayaan mereka secara bebas sampai batas tertentu dimana hak atas kekayaan intelektual seseorang tetap dilindungi dan dihormati. Manakala diterapkan secara fair, maka konsep free culture ini bisa menjadi ladang subur bagi terus lahirnya inovasi-inovasi baru yang bermanfaat dan bernilai tambah.

***

Nilai tambah atau “added-value” yang muncul dari kreativitas seperti yang dilakukan oleh Disney di atas kalau boleh dibilang sebenarnya merupakan inti dari apa yang dilindungi oleh sistem HKI, baik itu berupa ciptaan, invensi, maupun bentuk-bentuk inovasi lainnya.

Kalau Anda adalah pernah ikut kegiatan pecinta alam semasa sekolah atau kuliah dulu barangkali Anda pernah menjelajah ke daerah pegunungan dan berkemah di dekat mata air yang airnya begitu bersih, jernih dan menyegarkan. Anda boleh minum dan pergunakan air di mata air itu sesukanya. Bebas. Anda bahkan boleh menampung air tersebut ke dalam beberapa jerigen untuk dibawa kembali ke kota sebagai oleh-oleh untuk orang-tua dan calon mertua. Toh setelah sampai di kota air pegunungan yang Anda bawa dalam jerigen itu akan menjadi air minum biasa yang tidak bernilai apa-apa sehingga Anda bisa ditertawakan orang kalau mencoba menjualnya. Tapi coba kalau air dari mata air pegunungan tadi diolah dan dikemas secara khusus dengan diberi label brand tertentu, apalagi kalau dipromosikan secara gencar melalui media massa dengan bintang iklan Luna Maya dan Dewi Perssik misalnya, maka barulah air tadi dianggap memiliki nilai tambah sehingga dapat dieksploitasi secara komersial.

Mirip-mirip dengan analogi air pegunungan di ataslah bagaimana sistem perlindungan HKI bekerja. Perlindungan HKI tidaklah diberikan untuk sesuatu yang telah lama ada dan sudah menjadi milik umum. Namun di sisi lain, tidak ada suatu inovasi pun yang memiliki tingkat kebaruan 100% karena setiap karya, penemuan maupun terobosan pastilah memiliki kandungan yang “dipinjam” dari hal lain sudah lebih dahulu ada. Adalah kreativitas manusia yang kemudian menghasilkan inovasi-inovasi yang mengandung nilai tambah sehingga layak dilindungi sebagai suatu kekayaan intelektual.

Setiap invensi yang dipatenkan pastilah merupakan hasil pengembangan dari suatu teknologi terdahulu yang dirasa masih memiliki kekurangan atau kelemahan, karena memang sifat manusia yang tidak pernah merasa puas. Setiap ciptaan yang dilindungi hak cipta baik itu berupa lagu, buku, foto, lukisan, film dan lain-lain sebagainya, pastilah terinspirasi dari banyak hal seperti fenomena alam, sejarah, budaya dan termasuk pula karya-karya serupa yang pernah ada. Barang-barang sehari-hari yang sudah umum seperti pakaian atau peralatan rumah tangga pun bisa jadi beraneka rupa dan harganya karena berbeda-beda merek yang melabelinya.

Melalui sistem perlindungan HKI, mereka yang melahirkan kreativitas-kreativitas yang memberikan nilai tambah di atas lantas diberi apresiasi dalam bentuk hak monopoli atas pemanfaatan hasil-hasil inovasi mereka tersebut. Selama masih proporsional, monopoli yang diberikan melalui sistem HKI ini dapat dianggap sangat wajar dan layak selain sebagai reward atas kontribusi kepada masyarakat dalam bentuk nilai-nilai tambah tadi, juga sebagai semacam insentif untuk merangsang lahirnya inovasi-inovasi berikutnya.

Dalam konsep free-culture seperti yang dikemukakan Professor Lessig pun pemberian monopoli kepada seorang inovator melalui sistem HKI masih dapat diterima sebagai suatu kewajaran. Yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana tercipta kesetimbangan sehingga monopoli yang diberikan tidak kebablasan dan mengakibatkan kontrol yang terlalu besar, seperti yang contohnya terjadi manakala perusahaan-perusahaan besar sangat gencar dalam memperjuangkan agar masa perlindungan hak cipta dapat terus diperpanjang, atau melalui pemberian perlindungan paten terhadap perangkat lunak (software) komputer yang akan memberikan monopoli sampai pada ide dasar dari suatu software. Kontrol yang terlalu besar oleh para pemilik inovasi dalam konsep free-culture dipandang sebagai ancaman terhadap kebutuhan masyarakat untuk saling berbagi informasi, pengetahuan dan kebudayaan, dan akan berefek kontra-produktif bagi lahirnya inovasi-inovasi baru di masa yang akan datang.

***

Terkait dengan isu free-culture dan added-value di atas, sepertinya cukup relevan jika kita sedikit menghubungkannya dengan RUU Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PT/EBT) yang saat ini masih dalam pembahasan. Sulit bagi saya untuk tidak mendapat kesan bahwa RUU itu lahir sebagai reaksi atas isu “pencurian” produk-produk budaya tradisional kita oleh bangsa lain yang tempo hari sempat membuat heboh, dengan memberikan suatu sistem perlindungan hukum terhadap aset-aset budaya serta pengetahuan tradisional Indonesia yang kentara sekali bermodelkan pada sistem perlindungan HKI konvensional yang sudah ada.

Berdasarkan RUU PT/EBT tersebut, pemerintah akan berkewajiban untuk melakukan inventarisasi terhadap aset-aset PT/EBT yang ada di Indonesia, untuk kemudian hak pengelolaan dan pemanfaatan atas masing-masing PT/EBT tersebut akan diserahkan pada satuan-satuan masyarakat pemangku kepentingan yang terkait. Berdasarkan sistem ini, setiap pemanfaatan PT/EBT yang akan dilakukan oleh pihak asing harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari pemerintah berdasarkan persetujuan dari masyarakat pemangku kepentingan atas PT/EBT yang bersangkutan. Mengenai bagaimana sebaiknya menentukan kesatuan masyarakat yang mana yang berhak menjadi pemangku kepentingan bagi suatu PT/EBT tertentu, atau siapa yang berhak bertindak atas nama suatu masyarakat pemangku kepentingan dalam hubungannya dengan pemanfaatan PT/EBT, Wallahualam, barangkali Malaikat pun tidak tahu jawabannya.

Terlepas dari apresiasi saya terhadap niat baik dan upaya nyata pemerintah untuk melindungi aset-aset budaya tradisional bangsa kita melalui RUU ini, sebenarnya saya juga agak keberatan dengan RUU ini karena dengan substansi yang sedemikian, RUU ini akan menaikkan level kontrol terhadap aset-aset budaya yang semestinya bisa di-share secara bebas sehingga bisa-bisa malah akan menghambat pemanfaatan aset-aset budaya itu sendiri untuk sesuatu yang lebih bernilai.

Menurut saya, seberapapun cintanya kita terhadap batik tulis, wayang kulit, jamu ataupun reog Ponorogo, kita harus merelakan kenyataan bahwa aset-aset budaya kita itu tadi merupakan bagian dari warisan budaya dunia yang semestinya bebas untuk dinikmati, dimanfaatkan dan diolah oleh siapa saja; seperti bebasnya kita menari balet, bermain musik jazz, menyadur cerita Ramayana dan Mahabrata, sampai mempelajari yoga dan menikmati pijat shiatshu. Kita boleh saja mendaftarkan asal-usul aset budaya kita tadi ke lembaga internasional UNESCO seperti apa yang sudah kita lakukan untuk batik, tapi janganlah muluk bermimpi untuk bisa mencegah orang lain memanfaatkannya seperti kita bisa mencegah orang memakai teknologi yang sudah kita patenkan.

Sebagai analogi sederhana, bagi saya buku yang paling bernilai di perpustakaan adalah buku yang sering dicari orang sebagai rujukan penelitian, bukannya buku-buku kuno yang tersimpan rapi di lemari koleksi khusus yang selalu terkunci. Demikian pula halnya dengan aset-aset budaya kita. Yang harus dilakukan bukanlah menjaga rapat-rapat aset-aset budaya kita agar tidak di-“curi” oleh bangsa lain, melainkan mendorong agar aset-aset budaya tersebut dimanfaatkan dan dikembangkan seluas-luasnya oleh bangsa kita sendiri sebelum oleh bangsa-bangsa lain.

Kalau saja itu sudah kita lakukan sejak dulu, barangkali kita tidak perlu kebakaran jenggot gara-gara Jepang sudah mematenkan pengembangan teknologi pengolahan dan pemanfaatan tempe yang sehari-hari paling banter hanya kita jadikan cemilan sambil menonton sinetron dan tayangan gosip di televisi. Begitu pula dengan batik yang teknologi pembuatannya sudah dikembangkan dan dipatenkan di Amerika Serikat, sementara kita bisanya cuma beli dan pakai saja tanpa bisa memberikan “nilai tambah” apapun.

Tapi sudahlah, kata pepatah juga: “lebih baik terlambat daripada tidak samasekali”. Daripada semakin menyesal dan gondok sendiri nanti, ayo kita mulai keluarkan kekayaan budaya kita yang sudah mulai bulukan gara-gara selama ini hanya disimpan dan dipajang di lemari kaca, untuk kita kembangkan dengan daya kreativitas yang kita miliki sehingga memiliki “nilai tambah” seperti yang sudah sejak dahulu dilakukan oleh bangsa-bangsa lain.

Terlepas dari soal kualitas, saya ingin berterima-kasih kepada produser-produser film kita yang sudah memberikan “nilai tambah” kepada legenda-legenda horor kita sehingga menjadi film-film yang mencetak box-office. Dan kalau kita mau belajar dari apa yang dilakukan oleh Disney seperti yang saya ceritakan di awal tadi, nggak salah kan kalau saya bermimpi suatu saat sineas lokal kita bisa mengangkat kembali cerita-cerita seperti Sangkuriang, Cinde Laras ataupun Ciung Wanara dalam karya film yang mutu dan reputasinya sekelas Beauty and the Beast atau Finding Nemo?

Aminin aja deh…!

Iklan

Perihal Prayudi Setiadharma
Prayudi adalah penulis dan kontributor utama situs/blog marimengenalhki.com. Sebagian artikel yang ditulis Prayudi dalam blog ini juga telah diterbitkan dalam bentuk buku berjudul "Mari Mengenal HKI" oleh penerbit Goodfaith Production pada bulan Mei 2010. Prayudi telah menaruh minat yang mendalam pada bidang hukum hak kekayaan intelektual (HKI) sejak mengerjakan tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung. Ia lalu memutuskan untuk menekuni minatnya tersebut dengan mengambil program Master of Intellectual Property Laws di University of Melbourne, Australia. Setelah menuntaskan program tersebut, Prayudi lalu bekerja di Law Firm AMROOS & PARTNERS, sebuah kantor hukum spesialis HKI yang berlokasi di Jakarta dan sejak Oktober 2010 berganti nama menjadi AMR PARTNERSHIP, hingga saat ini dimana ia berposisi sebagai Partner.

2 Responses to FREE CULTURE, ADDED-VALUE DAN SANGKURIANG RASA DISNEY

  1. karyatulishukum says:

    Bapak Prayudi,

    Saya dosen Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Apabila Bapak Prayudi memiliki file RUU Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PT/EBT) apakah saya boleh minta copy-nya? Copy ini akan bermanfaat sekali untuk pengembangan pengetahuan HKI saya dan para mahasiswa saya. Apabila Bapak berkenan, Bapak dapat mengirimkan file tsb ke email saya di akusumad@yahoo.com

    Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Bapak. Saya juga ucapkan selamat atas blog Bapak ini. Sangat bermanfaat!

    Oh ya, saya juga memiliki situs di wordpress, yaitu karyatulishukum.wordpress.com dan materikuliahfhunibraw.wordpress.com . Apabila Bapak tertarik, silakan mengunjungi kedua situs yg saya kelola tsb.

    Salam,
    Afifah Kusumadara

  2. Dua jempol untuk artikelnya mas….brillian deh.

    Penerjemah Bahasa Jepang Tersumpah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: