PENDAFTARAN DAN IDENTITAS SEBUAH CIPTAAN

Belum lama ini saya menonton di DVD yang Alhamdulillah bukan bajakan, sebuah film lokal berjudul Identitas besutan sutradara Aria Kusumadhewa (Beth, Novel tanpa Huruf “R”) yang dibintangi oleh Tio Pakusadewo, Leony, dan didukung pula oleh nama-nama seperti Ray Sahetapy serta Titi Sjuman. Film yang mengusung semangat independen sebagaimana karya-karya Aria lainnya ini meskipun tidak terlalu gemilang secara komersial, mungkin karena tidak ada adegan janda muda nan semok berbikini di dalamnya, ternyata cukup sukses di ajang festival dengan menyabet Piala Citra di FFI 2009 untuk kategori Film dan Pemeran Utama Pria terbaik.

Film ini bercerita tentang seorang pengurus mayat di kamar jenazah sebuah RS yang bersimpati pada seorang gadis remaja misterius yang ayahnya dirawat di RS tersebut namun kesulitan biaya hingga terpaksa harus melacurkan diri. Saat si pengurus mayat mulai menemukan jalan untuk mendapatkan bantuan, si gadis malah ditemukan tewas dan jenazahnya ditelantarkan lantaran ia tidak memiliki identitas.
Tema cerita yang sederhana namun aktual serta dituturkan dengan gaya dark comedy yang penuh satir ini sangat menggelitik bagi saya. Apalagi sindiran-sindiran yang begitu mengena soal bagaimana masyarakat kita dewasa ini begitu tergila-gila akan adanya “identitas resmi” sekedar untuk membuktikan eksistensi seseorang sehingga ia bisa memperoleh hak-hak yang semestinya sesuai dengan keberadaannya tersebut. Seakan-akan, selembar surat keterangan identitas resmi jauh lebih penting dan kuat untuk membuktikan bahwa seseorang itu ada ketimbang si orangnya itu sendiri.

Kalau mau disambung-sambungkan, meskipun mungkin terlihat agak maksa, persoalan “identitas resmi” ini bisa juga ditemukan pembandingnya di dunia HKI, khususnya pada perlindungan Hak Cipta. Hal ini terkait dengan Bab IV UU no.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mengatur mengenai Pendaftaran Ciptaan. Di dalamnya, antara lain, Pasal 35 menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal (DJHKI) menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan.

Gara-gara ketentuan mengenai pendaftaran ciptaan ini, Dirjen HKI dalam suatu kesempatan informal pernah bercerita kalau ia dan instansinya kerap di-curhat-i banyak pihak mengenai kendala yang mereka hadapi, yang sebenarnya lebih diakibatkan oleh kesalah-pahaman mereka sendiri mengenai apa maksud dan fungsi dari “pendaftaran ciptaan”. Sebagai contoh, konon seorang seniman pernah mengeluhkan bahwa banyaknya karya-karya seniman lokal kita yang dibajak oleh pihak lain antara lain disebabkan oleh proses pendaftaran ciptaan di DJHKI yang terlalu teknis sehingga banyak seniman yang enggan mengurus perlindungan hak cipta untuk karya-karya mereka. Si seniman itu lalu mengandaikan kalau seorang penulis, pelukis atau pemusik harus mengurus pendaftaran hak cipta bagi setiap karya yang mereka hasilkan, alangkah repotnya mereka, baik dari segi waktu, tenaga maupun biaya. Apalagi kalau untuk mengurusnya harus langsung ke kantor DJHKI yang berada nun jauh di sana…Ooops!

***

Kalau boleh dibilang, keluhan yang disampaikan oleh si seniman di atas, sebagaimana juga keluhan-keluhan serupa dari masyarakat yang sampai kepada DJHKI, berpangkal dari ke-“salah kaprah”-an masyarakat dalam memahami sistem perlindungan Hak Cipta dan keberadaan perangkat pendaftaran ciptaan. Kalau mau ditelusuri, mungkin penggunaan istilah “pendaftaran” itu sendiri turut berperan besar dalam menimbulkan kesalah-kaprahan masyarakat tersebut. Bukankah lazim dalam keseharian kita istilah “pendaftaran” dipergunakan untuk merujuk kepada suatu proses pengesahan baik secara administratif maupun hukum pada lembaga-lembaga masyarakat baik yang formal maupun informal? Pendaftaran anggota organisasi A, pendaftaran peserta lomba atau kontes B, pendaftaran pemilih, dan lain sebagainya. Tanpa mendaftar terlebih dahulu, seseorang tidak bisa jadi anggota, tidak bisa ikut lomba, atau tidak bisa ikut mencontreng di TPS.

Pemahaman masyarakat akan istilah pendaftaran berdasarkan pengertian-pengertian dalam contoh di atas inilah yang sepertinya keliru diterapkan pula pada istilah “pendaftaran” dalam konteks perlindungan hak cipta. Dengan demikian banyak yang salah menduga kalau karya mereka tidak akan dilindungi hak cipta apabila tidak didaftarkan terlebih dahulu.

Padahal tidaklah demikian kenyataannya. Berbeda dengan “saudara-saudara”-nya sesama rejim perlindungan HKI lain seperti paten atau merek, sistem perlindungan hak cipta secara umum sesuai prinsip perlindungan berdasarkan Konvensi Bern menganut stelsel pasif dimana pendaftaran – atau apapun istilah yang dipakai – hanya bersifat deklaratif ketimbang konstitutif. Artinya, seorang pencipta tidak perlu mendaftarkan ciptaannya agar ciptaan tersebut dilindungi hak cipta. Secara otomatis, ciptaan tersebut akan dilindungi hak cipta begitu ciptaan itu lahir atau diekspresikan, tanpa perlu melalui prosedur maupun formalitas apapun.

Memang kalau di Amerika Serikat agak sedikit lain ceritanya, karena negara tersebut pada awalnya memberlakukan sistem pendaftaran konstitutif dimana setiap ciptaan wajib didaftarkan ke Kantor Hak Cipta AS untuk dapat dilindungi hak ciptanya.Ketika itu AS sempat menolak menjadi peserta Konvensi Bern, dan sebaliknya menjadi motor dari “kutub” perlindungan lainnya yaitu Konvensi Hak Cipta Universal (Universal Copyright Convention/UCC). Gerakan “hak cipta perjuangan” ini tidak berlangsung lama karena akhirnya AS menyerah juga untuk ikut menanda-tangani Konvensi Bern pada tahun 1989, dengan salah-satu konsekuensinya memberikan perlindungan otomatis tanpa perlu pendaftaran terlebih dahulu.

Tapi toh meski terpaksa harus mengikhlaskan gugurnya kewajiban mendaftarkan ciptaan untuk memperoleh perlindungan Hak Cipta, mereka tetap memberlakukan kewajiban pendaftaran ciptaan bagi setiap ciptaan yang dihasilkan di AS oleh pencipta berkewarganegaraan AS untuk didaftarkan sebagai prasyarat untuk mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta di pengadilan AS. Di samping itu, pendaftaran ciptaan adalah prasyarat mutlak agar si pemegang hak cipta jika mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta kelak dapat pula menuntut statutory damages dalam gugatannya.

Di Indonesia – seperti juga di hampir semua negara peserta Konvensi Bern yang lain – tentu saja tidak demikian halnya. Meskipun sistem pendaftaran ciptaan tetap diselenggarakan, namun dilakukan atau tidaknya pendaftaran tersebut tidaklah berpengaruh terhadap ruang lingkup perlindungan hak cipta yang diberikan kepada si pencipta/pemegang hak cipta, termasuk terhadap upaya penegakan hak cipta tersebut baik secara perdata maupun pidana.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sifat deklaratif dari pendaftaran ciptaan di Indonesia inilah yang membuat pendaftaran ciptaan seolah menjadi segala-galanya. Seolah-olah selembar sertifikat pendaftaran ciptaan yang dikeluarkan oleh Ditjen HKI mewakili pemerintah RI merupakan jaminan mutlak validitas perlindungan hak cipta atas ciptaan yang terdaftar tersebut, apalagi sertifikat yang dimaksud dicetak di atas kertas khusus seperti halnya sertifikat tanah atau ijazah anak sekolah dengan lambang Garuda Pancasila di atasnya. Dan celakanya kesalah-pahaman semacam ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat awam saja, karena konon ada juga aparat penegak hukum seperti polisi atau bahkan hakim yang mempersoalkan keberadaan sertifikat pendaftaran ciptaan sebagai prasyarat untuk melakukan tindakan hukum terkait dugaan pelanggaran hak cipta.

Tak heran jika dalam rencana revisi terhadap UU no.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang saat ini tengah dimatangkan RUU-nya, Ditjen HKI istilah “pendaftaran” akan diganti dengan menggunakan istilah “pencatatan”, yang dianggap memiliki “bobot” lebih ringan. Alih-alih sertifikat pendaftaran ciptaan bergambar Garuda Pancasila, Ditjen HKI pun nanti hanya akan mengeluarkan semacam surat keterangan pencatatan ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan. Dengan demikian, diharapkan tidak akan ada lagi yang salah paham maupun berharap lebih terhadap proses pencatatan ciptaan oleh Ditjen HKI ini baik dari masyarakat umum maupun aparat hukum seperti pak polisi, pak hakim dan pak jaksa…

***

Kalau para kreator atau seniman lokal kita sampai menganggap pendaftaran ciptaan sebagai sesuatu yang mutlak dilakukan dalam memperoleh perlindungan Hak Cipta, tentunya saya yakin bukan karena mereka ngebet ingin pamer dan memajang tanda-tangan pejabat Ditjen HKI di atas sertifikat ciptaan yang sudah dipigura di ruang tamu rumah mereka. Alasan yang paling wajar tentu saja adalah untuk mengamankan kalau-kalau karya mereka diklaim oleh orang lain. Sertifikat pendaftaran ciptaan dianggap sebagai pemberi rasa aman tersebut, sebagai jaminan merekalah pencipta atau pemilik sah atas ciptaan yang didaftarkan tadi.

Tentunya tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa pendaftaran ciptaan bisa turut berperan dalam “mengamankan” hak si pencipta. Pasal 5 UU no.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta misalnya menempatkan Daftar Umum Ciptaan Ditjen HKI sebagai sumber rujukan utama menentukan nama pencipta sebuah karya ketimbang nama yang dicantumkan pada ciptaan itu sendiri. Tapi jangan sampai lupa kalau pasal tadi diawali dengan kalimat sakti “kecuali terbukti sebaliknya”. Artinya, meskipun pendaftaran suatu ciptaan di daftar umum ciptaan bisa menjadi alat bantu untuk membuktikan soal siapa penciptanya, validitasnya tidaklah mutlak dan dapat digugurkan apabila ada bukti lain yang lebih kuat menyatakan kalau nama pencipta yang ada pada daftar umum ciptaan itu bukanlah pencipta yang sebenarnya.

Mengenai bagaimana membuktikan siapa pencipta sebuah karya, ada berbagai macam cara. Saya jadi ingat dulu di Inggris dan negara-negara Eropa lain dikenal istilah poor man’s copyright. Sebagai alternatif dari mendaftarkan ciptaan ke kantor hak cipta yang kerapkali terpusat dan sukar dijangkau oleh mereka yang tinggal di tempat yang jauh, sering terjadi dimana seorang pencipta memasukkan karya yang baru ia hasilkan ke dalam amplop tertutup dan bersegel lalu dikirimkan melalui jasa pos resmi ke alamatnya sendiri. Cap pos pada amplop yang dikirim ke alamat sendiri itu biasanya memuat tanggal sehingga sepanjang amplop tersebut masih tertutup/tersegel rapi dapat menjadi acuan bahwa si pencipta memang telah memiliki karya tersebut jauh sebelum ada pihak lain yang memilikinya, sehingga diharapkan bisa mendukung klaim bahwa ialah pencipta yang sesungguhnya.

Meskipun terdengar cukup masuk akal, metode ini sebenarnya punya kelemahan yang cukup fatal: apa susahnya bagi seseorang untuk mengeposkan amplop kosong dengan tutup yang terbuka ke alamatnya sendiri demi untuk mendapatkan cap pos resmi bertanggal, untuk dipergunakan jauh-jauh hari kemudian apabila ia ingin mengklaim karya milik orang lain.

Alternatif lain dari metode poor man’s copyright di atas adalah dengan menyimpankan salinan dari ciptaan pada notaris publik yang akan mencatat secara resmi tanggal penyimpanannya. Intinya adalah untuk mendapatkan catatan waktu resmi yang menunjukkan bahwa si pencipta memang sudah memiliki ciptaan tersebut paling awal dibandingkan pihak manapun. Catatan waktu semacam ini semestinya bisa dengan mudah diperoleh di jaman sekarang, karena setahu saya setiap data yang dihasilkan secara digital akan memperoleh semacam timestamp dalam bentuk metadata yang berisi keterangan kapan data tersebut dibuat sampai ke satuan detiknya. Hanya saja untuk validitasnya belum tentu juga karena saya tidak yakin apakah bisa dilakukan perubahan terhadap metadata timestamp semacam ini oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang teknologi informasi, apalagi oleh pakar yang sudah mendapatkan gelar bangsawan dari Keraton di Jawa sana.

Yang jelas, mengingat pendaftaran ciptaan pada Daftar Umum Ciptaan di Ditjen HKI sendiri bukanlah prasyarat untuk memperoleh perlindungan hak cipta dan bukan juga sebagai alat bukti mutlak dalam sengketa hak cipta, maka semestinya ada banyak alternatif cara lain yang bisa dilakukan untuk mengamankan hak seorang pencipta atas karya ciptanya. Yang paling utama sebenarnya adalah bagaimana agar masing-masing kreator bisa merapihkan dan mendisiplinkan pendokumentasian dari setiap karya cipta yang mereka hasilkan, sehingga manakala timbul sengketa ataupun pelanggaran mereka bisa dengan mudah dan cepat menunjukkan bahwa karya yang sedang disengketakan tersebut memang benar ciptaannya.

Pemerintah daerah, sebagai contoh, bisa juga mengakomodir kebutuhan ini dengan menyelenggarakan inventarisasi atau pendataan sendiri terhadap hasil-hasil kreasi dan inovasi masyarakat di daerah masing-masing. Atau bisa juga inisiatif muncul dari masyarakat itu sendiri tanpa perlu menunggu pemerintah. Sebagai contoh, misalnya, saya pernah secara informal mengusulkan kepada suatu kelompok industri kreatif di Bandung untuk bekerja-sama dalam menerbitkan katalog berkala yang memuat informasi mengenai karya yang akan dipasarkan oleh anggota-anggota komunitas tersebut kepada publik. Selain sebagai sarana promosi, katalog semacam ini bisa juga berfungsi sebagai klaim awal si pencipta atas ciptaannya yang dimuat di media tersebut.

Toh tidak seperti paten dimana sebuah invensi bisa gugur kebaruannya apabila sudah diumumkan terlebih dahulu kepada publik, dalam hak cipta semakin awal publik diperkenalkan dan dibuat maklum akan siapa pencipta dari sebuah karya maka akan semakin sulit bagi pihak lain untuk mengklaim karya tersebut di kemudian hari.

Kenapa tidak?

Iklan

Perihal Prayudi Setiadharma
Prayudi adalah penulis dan kontributor utama situs/blog marimengenalhki.com. Sebagian artikel yang ditulis Prayudi dalam blog ini juga telah diterbitkan dalam bentuk buku berjudul "Mari Mengenal HKI" oleh penerbit Goodfaith Production pada bulan Mei 2010. Prayudi telah menaruh minat yang mendalam pada bidang hukum hak kekayaan intelektual (HKI) sejak mengerjakan tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung. Ia lalu memutuskan untuk menekuni minatnya tersebut dengan mengambil program Master of Intellectual Property Laws di University of Melbourne, Australia. Setelah menuntaskan program tersebut, Prayudi lalu bekerja di Law Firm AMROOS & PARTNERS, sebuah kantor hukum spesialis HKI yang berlokasi di Jakarta dan sejak Oktober 2010 berganti nama menjadi AMR PARTNERSHIP, hingga saat ini dimana ia berposisi sebagai Partner.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: