PELANGGARAN HAK CIPTA: DELIK BIASA v DELIK ADUAN, ATAU NASIB PENGAMEN INDONESIA…

Kalau Anda adalah orang Indonesia, apalagi yang tinggal di perkotaan khususnya Jakarta, saya yakin Anda cukup familiar dan sering bertemu dengan mereka yang ber-“profesi” sebagai pengamen jalanan. Dari mulai yang mangkal di tempat tertentu, bergerilya menunggu kendaraan berhenti saat lampu lalu lintas menyala merah, sampai yang dengan penuh semangat menjajakan jasanya secara door-to-door, tidak kalah dengan salesman alat penghisap debu.

Modal usaha mereka pun bermacam-macam, selain suara tentu saja. Ada yang cukup serius membawa dan memainkan alat musik secara langsung, ada juga yang “bermodal” sambil nggak mau ribet dengan membawa-bawa mini compo yang dinyalakan dengan tenaga aki untuk memainkan musik pengiring. Tidak sedikit juga yang maksa: hanya bermodalkan tutup minuman botol yang dipakukan ke pegangan kayu hingga berbunyi kecrik-kecrik dan bahkan ada pula cukup pede dengan modal tepuk tangan kosong belaka.

Banyak diantara “pekerja seni” jenis ini yang sungguh-sungguh berbakat sehingga aksi-aksi mereka memberikan hiburan tersendiri, apalagi jika dibandingkan dengan bintang-bintang sinetron karbitan yang ke-pede-an pengen ikut jadi penyanyi. Jangan lupa, banyak nama-nama besar di dunia musik negeri kita saat ini, mulai dari Iwan Fals sampai Didi Kempot,yang lahir dan besar dari profesi musisi jalanan seperti ini.

Namun yang menjengkelkan dan mengganggu banyak juga. Tiba-tiba muncul dari balik jendela mobil, mangap-mangap nggak jelas dengan iringan musik “imajiner” yang hanya ada dalam kepala mereka sendiri dan sambil bertepuk-tepuk tangan, lalu seenaknya menadahkan tangan minta uang dengan gigih meskipun kita sudah melambai-lambaikan tangan tanda menolak.

Untuk “menyingkirkan” gangguan-gangguan semacam itu tentunya bukan hal mudah, jangankan buat kita, tapi juga untuk aparat seperti polisi ataupun satpol PP. Di jaman reformasi seperti sekarang ini, bisa saja mereka berdalih bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia mereka untuk mencari nafkah dan penghidupan yang layak. Belum lagi kalau sudah ditambah dengan dalih “memperjuangkan kebebasan berekspresi dan berkesenian”.

Tapi sebenarnya, kalau aparat penegak hukum kita cukup jeli dan mau melakukannya, ada cara ampuh untuk “membungkam” para pengamen itu. Gampang. Tangkap saja mereka dengan tuduhan melakukan pelanggaran Hak Cipta, dan mereka pun harus bersiap-siap untuk tinggal di bui paling tidak selama satu bulan lamanya, atau kalau benar-benar apes, lima tahun. Lho, tapi kok Hak Cipta?

Seumur-umur, belum pernah saya bertemu dengan pengamen yang cukup pede menyanyikan lagu ciptaan mereka sendiri, ataupun yang menyanyikan lagu-lagu yang sudah jadi public domain sejadul lagu-lagu operanya Puccini. Yang mereka nyanyikan pasti lagu-lagu pop yang sedang hits ciptaan orang lain. Makin hits makin seringlah lagu-lagu itu mereka nyanyikan. Dan saya juga yakin kalau mereka pun belum mengantongi ijin dari para pencipta lagu-lagu yang mereka nyanyikan tersebut.

Padahal, sesuai Pasal 2 Ayat 1 UU Hak Cipta, mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan, termasuk menyanyikan sebuah lagu di depan umum, adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta, apalagi untuk tujuan yang jelas-jelas komersial seperti para pengamen itu. Pelanggaran atas hak eksklusif tersebut merupakan pelanggaran Hak Cipta yang, sesuai pasal 72 UU Hak Cipta, dapat dipidana.

Apalagi, tindak pidana pelanggaran Hak Cipta merupakan delik biasa, sehingga aparat penegak hukum dapat langsung menindak pelakunya tanpa perlu ada laporan atau pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.

***

Tentunya bukan karena hasil lobi dari asosiasi pengamen se-Indonesia kalau dalam RUU tentang Perubahan atas UU no. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang saat ini tengah disusun oleh pemerintah, dimasukkan pasal mengenai perubahan atas tindak pidana pelanggaran Hak Cipta dari delik biasa menjadi delik aduan.

Saat RUU ini disosialisasikan di Jakarta beberapa minggu yang lalu, isu perubahan delik biasa menjadi delik aduan ini ternyata menyulut kontroversi. Saat para panelis terdiri dari Direktur Hak Cipta Ditjen HKI Arry Ardanta Sigit selaku pembicara, Prof. Agus Sarjono dari UI dan pengacara Justisiari Perdana Kusumah selaku pembahas, serta Prof. Eddy Damian dari Unpad selaku narasumber kompak setuju dan mendukung rencana perubahan ini, suara dari para penanya di floor justru terkesan bersikap sebaliknya.

Seorang penanya yang mewakili industri rekaman mengkhawatirkan dampak perubahan tersebut terhadap pembajakan. Penanya lain dari kepolisian jelas-jelas menentang rencana perubahan ini, menjulukinya dengan istilah “turun pangkat”, dan mengklaim bahwa tingkat pembajakan saat ini “lebih mendingan” daripada jamannya delik aduan dulu. Adapun seorang penanya yang merupakan pengusaha cakram optik ikut menyuarakan ketidak-setujuan. Lucunya ia justru curhat kalau dulu konon dia pernah dikerjai oknum petugas yang menggeledah pabriknya dalam rangka razia pelanggaran Hak Cipta. Tidak menemukan aktivitas penggandaan CD dan DVD ilegal di sana, kadung sudah menggeledah oknum tersebut tetap memboyong si pengusaha yang apes itu hanya lantaran ditemukan satu keping DVD film bajakan di kantornya.

Reaksi negatif banyak kalangan terhadap rencana perubahan delik tindak pidana pelanggaran Hak Cipta tadi sebenarnya cukup bisa dimaklumi. Tingkat pelanggaran Hak Cipta dalam bentuk pembajakan musik, film dan perangkat lunak di Indonesia memang sudah seperti kanker ganas yang bukannya dapat dikendalikan ataupun diatasi tetapi malah makin menjalar kemana-mana. Meskipun, tentu saja, tidak sedikit juga masyarakat yang “mensyukuri” situasi ini dan menganggap barang bajakan sebagai guilty pleasure bagaikan makan chocolate cheesecake sebelum tidur.

Logika berpikir yang dipakai oleh mereka yang tidak setuju sebenarnya sederhana saja: kalau dengan delik biasa saja pembajakan sudah susah diberantas, apalagi dengan delik aduan nanti? Logika berpikir serupa inilah sepertinya yang juga dipakai ketika delik aduan yang sebenarnya sudah dipergunakan pada UU no.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta kemudian dirubah menjadi delik biasa ketika UU tersebut direvisi melalui UU no.7 tahun 1987 dan berlangsung sampai saat ini. Barangkali para pembuat hukum kita saat itu – serta siapapun yang menjadi sponsor di baliknya – berharap agar dijadikannya tindak pidana pelanggaran hak cipta sebagai delik biasa dapat mengefektifkan penegakan hukum hak cipta khususnya dalam memberantas pembajakan. Beban berat pun diletakkan di pundak aparat hukum kita, baik kepolisian maupun penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di Ditjen HKI, dengan diberikannya wewenang untuk dapat langsung menindak siapapun yang diduga melakukan pelanggaran hak cipta tanpa perlu menunggu laporan atau pengaduan dari pemegang hak yang dilanggar.

Akan tetapi pada kenyataannya, setelah lebih dari satu dekade berlalu, status delik biasa tindak pidana pelanggaran hak cipta tetap tidak mampu mengatasi merajalelanya pembajakan di tanah air kita. Sedemikian mudahnya kita jumpai tempat-tempat yang secara terang-terangan menjual musik, film serta program komputer bajakan mulai dari lapak pinggir jalan hingga gerai di pusat perbelanjaan kelas atas sehingga akan sangat naïf kalau dibilang bahwa aparat yang berwenang tidak mengetahui adanya aktivitas pelanggaran hak cipta tersebut. Toh, dengan kewenangan aparat yang sedemikian besar untuk langsung menindak, aktivitas ilegal tadi terus berjalan dengan leluasa.

Padahal di sisi lain, masuknya tindak pidana pelanggaran hak cipta ke dalam delik biasa merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap prinsip paling mendasar dari sistem perlindungan HKI itu sendiri. HKI merupakan wilayah hukum privat dimana setiap pemegang hak memiliki kekuasaan penuh dan eksklusif untuk mengijinkan atau melarang pihak lain untuk memanfaatkan ciptaannya. Kapanpun seorang pemegang HKI merasa bahwa kekayaan intelektualnya telah dimanfaatkan oleh pihak lain secara melawan hak dan merugikan kepentingannya, maka ia berhak untuk mengambil tindakan hukum baik melalui gugatan perdata maupun tuntutan pidana. Namun sebaliknya, manakala pemanfaatan oleh pihak lain tadi dirasakan wajar-wajar saja dan tidak mengganggu, maka adalah hak si pemegang HKI pulalah untuk diam saja tanpa mengambil tindakan apapun.

Inilah privilege yang sejatinya dimiliki oleh setiap pemegang HKI sehingga sudah sepantasnya pula apabila kriminalisasi pelanggaran HKI dimungkinkan hanya sebagai delik aduan, karena untuk menggugat atau tidak, menuntut atau tidak, merupakan hak prerogatif dari si pemilik hak. Dengan menjadikan delik ini sebagai delik biasa, maka wewenang inisiatif penyidikan polisi atau PPNS yang semestinya tetap berada di ranah publik telah masuk ke ranah privat. Ini juga berarti intervensi terhadap privilese yang dimiliki oleh pemegang hak cipta tadi, karena terlepas dari dirinya merasa dirugikan atau tidak, keberatan atau tidak, polisi tetap berwenang dan bahkan berkewajiban untuk menindak setiap perbuatan yang diduga memenuhi unsur pelanggaran Hak Cipta sebagaimana tertulis dalam pasal 72 UU Hak Cipta 2002.

Alasan demi untuk memberantas pembajakan bisa saja dikemukakan. Tapi kita jangan sampai lupa bahwa pelanggaran hak cipta bukan semata-mata urusan pembajakan buku, CD atau DVD semata. Kasus pembajakan buku, CD atau DVD masih merupakan kasus pelanggaran hak cipta yang secara substansi sebenarnya cukup sederhana. Saat CD Album Musik “Rinduku Padamu” karya SBY dibajak misalnya, si pembajak secara mentah-mentah menggandakan isi CD tersebut, tentu saja tanpa seijin pak SBY maupun produsernya, sehingga semua orang akan langsung maklum adanya bahwa pelanggaran hak cipta memang sudah terjadi.

Namun tentunya tidaklah sesederhana itu masalahnya manakala pelanggaran hak cipta diduga terjadi pada pemanfaatan secara substansial suatu Ciptaan oleh pihak lain dengan cara-cara yang tidak segamblang penggandaan sebuah buku ataupun keping DVD. Saat seorang musisi mencomot sebagian nada dan aransemen dari karya musisi lain yang lebih dahulu ada untuk membuat lagunya sendiri. Saat sebuah rumah produksi diam-diam menyadur suatu program acara televisi asing. Saat sebuah film dibuat dari naskah yang ditulis berdasarkan cerita sebuah novel tanpa seijin penulis novelnya. Atau saat seorang pengusaha cindera-mata dengan seenaknya tanpa permisi membuat dan menjual kaos bersablonkan gambar dari sebuah lukisan. Dengan delik biasa, aparat mesti langsung bertindak manakala dugaan-dugaan pelanggaran hak cipta di atas muncul, meskipun untuk menentukan apakah benar terjadi pelanggaran hak cipta merupakan wewenang pengadilan untuk memutus. Dan kalau benar aparat kita sekonsisten itu, mungkin Ahmad Dani dan Raam Punjabi sudah bolak-balik ke kantor Polisi.

***

Bahwa pembajakan buku, musik, film dan perangkat lunak di Indonesia sudah berada dalam tingkatan yang sangat parah, itu saya amini benar. Akan tetapi menurut hemat saya, efektifitas upaya penanggulangan pembajakan tidaklah ditentukan dari apakah delik yang diterapkan delik biasa atau delik aduan. Apapun delik yang dipakai, kuncinya sebenarnya ada pada seberapa kuat kemauan dan komitmen kita untuk bertindak. Willingness ini tidak hanya perlu ditunjukkan oleh aparat hukum yang berwenang, melainkan harus pula didukung dengan political will yang kuat dari pemerintah. Tanpa itu semua, sekuat dan sekeras apapun sanksi hukum bagi pelanggar hak cipta hanya akan menjadi macan kertas yang ompong tak berdaya.

Di samping itu, menyama-ratakan semua bentuk pelanggaran hak cipta seperti pembajakan dengan menerapkan delik biasa untuk pemidanaannya bukanlah pilihan yang tepat menurut saya, dimana secara prinsip malah akan mencederai konsep inti dari perlindungan hak cipta itu sendiri. Kembalikanlah pidana pelanggaran hak cipta menjadi delik aduan, bersama-sama lagi dengan anggota keluarga besar HKI yang lain.

Sekedar saran untuk mencari jalan tengah demi mengakomodir kekhawatiran mengenai efektivitas pemberantasan pembajakan setelah kembali ke delik aduan nanti, mungkin bisa dipikirkan juga bagaimana kalau RUU Perubahan UU Hak Cipta ini nanti diformulasi sedemikian rupa sehingga meskipun secara umum tindak pidana pelanggaran Hak Cipta merupakan delik aduan, tetapi khusus untuk penggandaan buku, musik, film dan perangkat lunak secara ilegal serta penjualan hasil penggandaan tersebut tetap menjadi delik biasa. Lagipula pembajakan toh bukan hanya soal pelanggaran hak cipta semata, karena ada pelanggaran hukum lainnya disana, seperti pajak atau perijinan peredaran film misalnya.

Ekses negatif kemungkinan penyalah-gunaan wewenang oleh oknum aparat manakala pelanggaran Hak Cipta merupakan delik biasa patut pula menjadi pertimbangan, seperti cerita saya soal pengusaha cakram optik di bagian awal tulisan tadi. Salah-salah, ABG-ABG labil yang membawa-bawa DVD bajakan film “Twilight” dan “New Moon” hanya karena ingin berhisteris ria memandangai sang Edward Cullen bisa memiliki resiko ditangkap yang sama seperti seorang pemadat yang membawa-bawa narkoba dalam tasnya…

Hati-hati ah…!

Iklan

Perihal Prayudi Setiadharma
Prayudi adalah penulis dan kontributor utama situs/blog marimengenalhki.com. Sebagian artikel yang ditulis Prayudi dalam blog ini juga telah diterbitkan dalam bentuk buku berjudul "Mari Mengenal HKI" oleh penerbit Goodfaith Production pada bulan Mei 2010. Prayudi telah menaruh minat yang mendalam pada bidang hukum hak kekayaan intelektual (HKI) sejak mengerjakan tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung. Ia lalu memutuskan untuk menekuni minatnya tersebut dengan mengambil program Master of Intellectual Property Laws di University of Melbourne, Australia. Setelah menuntaskan program tersebut, Prayudi lalu bekerja di Law Firm AMROOS & PARTNERS, sebuah kantor hukum spesialis HKI yang berlokasi di Jakarta dan sejak Oktober 2010 berganti nama menjadi AMR PARTNERSHIP, hingga saat ini dimana ia berposisi sebagai Partner.

One Response to PELANGGARAN HAK CIPTA: DELIK BIASA v DELIK ADUAN, ATAU NASIB PENGAMEN INDONESIA…

  1. kami mohon info,,, jika terjadi pelanggaran terhadap hak cipta… kemanakah delik aduan itu dilakukan ???
    mhn infonya kirim via hp ke no 085 737 145 708
    trim”s sebelumnya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: