TENTANG WARISAN BUDAYA DAN TETANGGA YANG NAKAL

Tetangga kita berulah lagi…

Setelah tempo hari mereka sempat “merasa” sebagai pemilik dari Batik, lagu Rasa Sayange, Angklung dan Reog Ponorogo, kali ini giliran Tari Pendet dari Bali yang mereka coba untuk “klaim” dalam salah satu media promosi pariwisata mereka yang memang sedang gencar-gencarnya itu.

Tentu saja “keberanian” negeri yang sudah menyumbangkan dokter Azahari dan Noordin M Top ke dalam catatan perjalanan sejarah bangsa kita itu kembali menyulut berbagai macam reaksi di dalam negeri. Sebagian besar bereaksi keras, tentu saja. Bahkan baru saja saya mendapatkan undangan melalui situs jaringan pertemanan Facebook untuk bergabung dengan sebuah grup bernama “Malingsia” yang tentu saja dibuat sebagai salah satu bentuk reaksi keras terhadap ulah jiran kita itu.

Saat mendengar kabar bahwa tetangga (lagi-lagi) mengklaim produk budaya kita dalam situs promosi wisatanya dengan menampilkan Tari Pendet, jujur saja reaksi saya bukannya marah melainkan tertawa geli sambil sedikit merasa iba atas kekonyolan tetangga kita yang satu itu.
Sedemikian kekurangannya-kah mereka akan kesenian dan kebudayaan yang dapat mereka banggakan, sehingga Tari Pendet yang sudah jelas-jelas dikenal luas sebagai salah-satu tarian khas asal daerah Bali ikut mereka klaim juga? Jangan-jangan tinggal menunggu waktu saja sampai ukiran suku Asmat ikut-ikutan mereka klaim.

Begitu menyedihkan memang. Yang lebih konyol lagi tentu saja adalah konon si penari pendet di tayangan promosi wisata tetangga adalah penari-penari Indonesia dengan lokasi pengambilan gambar dilakukan juga di Indonesia. Luar biasa!

***

Menurut Wikipedia, Tari Pendet asal mulanya adalah salah satu bentuk tari pemujaan yang kerap ditampilkan dalam ritual-ritual persembahyangan umat Hindu Bali. Tari tersebut kemudian dimodifikasi oleh para seniman Bali menjadi tarian untuk menyambut tamu, dimana bentuk koreografi moderennya seperti yang kita kenal sekarang ini digubah oleh I Wayan Rindi (belum diketahui apakah I Wayan Rindi ini ternyata memiliki nama panjang Dato’ I Wayan Rindi bin siapa gitu…hehehe…:p).

Dari sudut pandang Hukum Hak Cipta, tari serta koreografi adalah salah satu jenis ciptaan yang dapat dilindungi Hak Cipta berdasarkan UU no. 19 tahun 2001 tentang Hak Cipta, dengan masa perlindungan sampai limapuluh tahun sejak meninggalnya si pencipta. Meskipun tari pendet sendiri sejatinya telah ada sejak dahulu kala sebagai bagian dari ritual tradisional masyarakat adat di Bali, namun tari pendet moderen hasil koreografi Wayan Rindi sendiri adalah Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta berdasarkan UU Hak Cipta kita tersebut tanpa perlu sang pencipta atau ahli warisnya melakukan proses pendaftaran apapun karena Hak Cipta diberikan secara otomatis. Mengingat mendiang Wayan Rindi meninggal dunia, kalau tidak salah, pada tahun 1967, maka masa perlindungan Hak Cipta atas tari pendet hasil karya beliau semestinya masih berlaku hingga tahun 2017 nanti.

Perlindungan Hak Cipta atas tari pendet itu tentunya tidak berlaku hanya di Indonesia saja, melainkan juga berlaku di 162 negara lain yang sama-sama menjadi anggota Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, termasuk negeri jiran kita itu. Karena prinsip perlindungan Hak Cipta berdasarkan standar Bern Convention sendiri adalah memberikan Hak Eksklusif bagi Pencipta untuk MENGUMUMKAN atau MEMPERBANYAK Ciptaannya, maka bukanlah suatu hal yang keliru apabila ditampilkannya tari pendet dalam suatu tayangan promosi wisata tanpa seijin si pencipta atau ahli-warisnya dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk pelanggaran Hak Cipta baik di Indonesia maupun di negeri tetangga.

Atas dasar itu, maka sebenarnya bisa saja apabila keluarga/ahli waris mendiang Wayan Rindi hendak mengajukan gugatan pelanggaran Hak Cipta bahkan di pengadilan negara tetangga sekalipun. Tentunya, alangkah baiknya pula apabila upaya tersebut didukung dan difasilitasi oleh pemerintah Indonesia sebagai wujud kepedulian terhadap perlindungan atas warisan budaya kita.

Namun terlepas dari kemungkinan timbulnya gugat-menggugat terkait pelanggaran Hak Cipta Tari Pendet seperti yang dikemukakan di atas, saya rasa kasus ini, termasuk juga klaim negara tetangga atas beberapa produk budaya lokal kita sebelum-sebelumnya, memiliki dimensi yang terlalu luas untuk dapat dilihat secara utuh hanya dengan menggunakan perspektif hukum atau Hak Kekayaan Intelektual semata. Apalagi permasalahan-permasalahan semacam ini berpotensi memperburuk dan merusak hubungan antar kedua bangsa serumpun yang selama ini memang sudah cukup sering mengalami naik-turun.

Jadi meskipun isu pelanggaran HKI atas tari pendet ini bisa saja diajukan untuk diselesaikan secara hukum, namun sepertinya pemerintah kedua negara harus benar-benar mengupayakan agar permasalahan ini bisa benar-benar tuntas dan tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang, sehingga tidak ada lagi energi anak bangsa yang terbuang untuk marah atau mencak-mencak gara-gara tetangga yang kurang ajar.

Pemerintah Indonesia tentunya harus lebih tegas dalam menekankan kepada para tetangga kita untuk lebih menghormati dan menghargai integritas Indonesia khususnya terkait dengan aset-aset seni dan budaya yang kita miliki, agar mereka selanjutnya akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan gegabah yang serupa itu lagi.

Tapi kalau memang tetangga kita itu sudah benar-benar putus asa tidak punya lagi hasil kesenian dan kebudayaan yang bisa dipamerkan, mungkin bisa juga kita berbaik hati menawari mereka untuk “sewa berlangganan” paket kebudayaan kita saja daripada mesti nyuri-nyuri kaya sekarang. Lumayan kan, daripada kita punya juga cuma dianggurin doang

***

Satu hal lagi yang menjadi catatan saya dari peristiwa ini adalah bahwa begitu mudahnya aset-aset seni budaya kita diklaim oleh orang lain mungkin merupakan akibat dari kekurang-pedulian kita sendiri akan keberadaan produk seni budaya tersebut.

Dalam bereaksi menanggapi “pencurian” tetangga atas tari pendet atau kesenian kita lainnya tempo hari, yang saya lihat pemerintah selalu berusaha menekankan bahwa mereka akan berupaya agar produk-produk budaya tersebut dapat segera diakui dan disahkan secara hukum sebagai milik kita. Upaya tersebut antara lain dengan melakukan inventarisasi aset-aset seni budaya yang kita miliki dan lalu mendaftarkannya baik di UNESCO sebagai warisan budaya milik bangsa Indonesia maupun melalui mekanisme perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Cukupkah upaya kita melindungi aset-aset seni dan budaya kita hanya dengan menginventarisasi dan melakukan pendaftaran?

Okelah, kalau sekarang kita punya perlindungan HKI atas berbagai aset seni dan budaya milik kita, atau katakanlah seluruh warisan budaya milik bangsa Indonesia sudah bisa terinventarisasi dengan rapih dan terdaftar di UNESCO, misalnya. Namun apalah gunanya segala “perlindungan” de jure itu apabila secara de facto warisan-warisan budaya tersebut justru banyak yang diacuhkan dan ditelantarkan oleh pemiliknya sendiri. Walhasil, kita seolah-olah seperti pemilik pohon jambu yang tidak pernah kita urus karena malas sampai buahnya yang lebat berjatuhan dan membusuk, tapi kita selalu marah bukan main saat ada anak-anak kampung yang nakal mencoba untuk mencuri jambu di pohon yang kita telantarkan itu.

Kalau memang negara tetangga itu bisa membuat iklan-iklan promosi wisata menggunakan kesenian dan kebudayaan milik kita, seharusnya kita sebagai sang empunya seni dan budaya tersebut bisa dan harus lebih aktif dalam menunjukkan dan mempromosikan aset milik kita tadi ke dunia internasional. Kenapa tidak? Gencar dan agresif kalau perlu. Toh semuanya memang milik kita yang kita banggakan bersama, kan?

Kalau sudah begitu, tentunya negeri-negeri jiran kita pun akan segan untuk dengan seenaknya mengaku-ngaku tari pendet, angklung atau jaipong misalnya, sebagai milik mereka, karena toh dunia sudah tahu di mana rumah yang sesungguhnya bagi aset-aset seni dan budaya tersebut.

Ayo!

Iklan

Perihal Prayudi Setiadharma
Prayudi adalah penulis dan kontributor utama situs/blog marimengenalhki.com. Sebagian artikel yang ditulis Prayudi dalam blog ini juga telah diterbitkan dalam bentuk buku berjudul "Mari Mengenal HKI" oleh penerbit Goodfaith Production pada bulan Mei 2010. Prayudi telah menaruh minat yang mendalam pada bidang hukum hak kekayaan intelektual (HKI) sejak mengerjakan tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung. Ia lalu memutuskan untuk menekuni minatnya tersebut dengan mengambil program Master of Intellectual Property Laws di University of Melbourne, Australia. Setelah menuntaskan program tersebut, Prayudi lalu bekerja di Law Firm AMROOS & PARTNERS, sebuah kantor hukum spesialis HKI yang berlokasi di Jakarta dan sejak Oktober 2010 berganti nama menjadi AMR PARTNERSHIP, hingga saat ini dimana ia berposisi sebagai Partner.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: