HAK CIPTA MUSIK: GIGI DAN PARA PEMBAJAK NAKAL…

Sebuah artikel mengenai pembajakan Hak Cipta ditulis oleh kelompok musik GIGI dan dimuat di Harian Kompas edisi hari Kamis kemarin (25/6) tentang maraknya pembajakan hak cipta karya-karya musik di Indonesia. Tulisan tersebut menarik bagi saya karena membahas soal pembajakan dari sudut pandang sebuah kelompok pekerja seni di bidang musik yang cukup produktif dalam berkarya, dimana mereka tentunya merasakan benar bagaimana besar dampak pembajakan bagi industri tempat mereka berjuang mengasapi dapur mereka sehari-hari.

Dalam tulisan blog kali ini, saya akan memuat beberapa catatan yang saya dapat dari artikel tersebut.

***

Mengamini pendapat GIGI, sebenarnya kita sudah memiliki UU yang mengatur mengenai perlindungan Hak Cipta, UU no. 19 tahun 2003 tentang Hak Cipta dengan cukup kuat. Lingkup perlindungan sudah diperluas, mekanisme penyelesaian sengketa diperingkas dan ancaman sanksi pun sudah diperberat dibandingkan dengan sederet UU Hak Cipta yang kita miliki sebelum-sebelumnya.

Toh Undang-Undang yang sudah cukup kuat itupun tetap tidak mampu mencegah pelanggaran hak cipta semakin merajalela. Di pusat-pusat perbelanjaan mulai dari kelas kaki lima hingga kelas atas masih saja bisa kita menemukan toko-toko yang dengan bebas merdeka menjual keping-keping CD/DVD berisi musik, film atau program komputer bajakan.

Dalam artikel di Kompas tadi GIGI menyampaikan tentang kurangnya political will pemerintah untuk menegakkan UU Hak Cipta yang mereka buat sendiri dengan lebih serius, yang diduga menjadi salah-satu faktor terus merajalelanya pembajakan bahkan di depan mata para aparat itu sendiri. Dengan adanya political will yang lebih kuat, diharapkan aparat penegak hukum kita bisa lebih pro-aktif dalam menindak dan memberantas pembajakan, apalagi mengingat UU Hak Cipta kita sekarang menempatkan tindak pidana pelanggaran Hak Cipta sebagai delik biasa dan bukan lagi merupakan delik aduan.

GIGI lalu membuat perbandingan tentang keseriusan aparat dalam memberantas pembajakan dengan menyitir sebuah perkara yang belum lama diputus oleh Pengadilan Federal di negara bagian Minnesota, Amerika Serikat, dimana seorang ibu rumah-tangga berusia 32 tahun bernama Jammie Thomas-Rasset dinyatakan bersalah melanggar Hak Cipta 24 buah lagu yang disediakannya secara ilegal di sebuah situs file-sharing, dimana atas kesalahannya tersebut si nyonya muda tadi harus membayar sebesar 1,9 juta dolar.

Kasus ini sendiri memang cukup menghebohkan dan kontroversial, karena baru untuk pertama-kalinya aktivitas file-sharing di internet sampai disidangkan di pengadilan di Amerika Serikat karena melanggar Hak Cipta. Namun meski kasus ini dari sudut pandang tertentu dapat dilihat sebagai bukti ketegasan pengadilan di Amerika Serikat dalam memutus mengenai pelanggaran Hak Cipta, namun kasus ini tidak dapat dipergunakan sebagai acuan untuk membandingkan keseriusan aparat hukum seperti polisi maupun kejaksaan dalam memerangi pembajakan.

Alasannya sederhana: kasus ini adalah kasus perdata, bukan pidana. Rasset dihadapkan ke pengadilan bukan karena ditangkap oleh aparat kepolisian ataupun dituntut oleh kejaksaan gara-gara ulahnya menyediakan file-file lagu digital di jaringan internet. Ia digugat oleh RIAA (Recording Industry Association of America), yang bertindak demi kepentingan empat perusahaan rekaman terbesar di Amerika Serikat: Warner Music, Universal Music, EMI dan Sony Music.

RIAA menuduh Rasset telah menyediakan 1,700 lagu secara ilegal ke situs internet file-sharing Kazaa sebelum situs tersebut menjadi penyedia jasa langganan musik yang legal (juga atas hasil desakan dan upaya hukum industri rekaman). 24 lagu kemudian dipilih untuk proses pembuktian di pengadilan, dimana seluruhnya terbukti telah disediakan oleh Rasset secara ilegal dan membuatnya harus membayar ganti-kerugian (damage – bukan denda) sekitar 80 ribu dolar per lagu.

Kalau kita bicara dalam konteks hukum Hak Cipta, apa yang dilakukan oleh Rasset memang merupakan salah-satu bentuk pelanggaran Hak Cipta. Saat Rasset menghubungkan komputernya ke sebuah situs file-sharing sehingga memungkinkan seluruh lagu yang tersimpan dalam bentuk digital di komputer tersebut diunduh oleh semua pengguna yang juga tersambung dengan situs file-sharing yang sama tanpa sepengetahuan apalagi persetujuan dari pemegang Hak Cipta lagu-lagu tersebut, berarti setidaknya Rasset sudah dengan sengaja menyediakan lagu-lagu tersebut untuk direproduksi secara tidak sah.

Jelas bukan hal yang sulit bagi pengacara manapun untuk membuktikan dan bagi hakim manapun untuk memutus bahwa telah terjadi pelanggaran Hak Cipta dalam kasus ini. Yang menarik buat saya justru karena suksesnya gugatan pengadilan yang diajukan industri melawan pelanggar HKI individual berskala rumahan ini menandai “one new step forward” dari gejala yang mulai mengemuka sejak beberapa tahun terakhir ini dimana industri hiburan yang memiliki begitu banyak aset intelektual yang dilindungi Hak Cipta bertindak semakin gencar dan agresif dalam melindungi aset-aset intelektual mereka.

Kita masih ingat bagaimana Disney dengan gigih mensponsori amandemen perpanjangan masa perlindungan Hak Cipta dari semula 50 menjadi 70 tahun setelah meninggalnya pencipta, yang membuat UU yang memuat amandemen tersebut diolok-olok sebagai Mickey Mouse Act.

Dan sekarang industri rekaman yang pasang taring. Setelah sempat merontokkan beberapa situs file-sharing seperti Napster dan Kazaa, kali ini giliran para end-user dengan PC masing-masing di rumah yang disasar, termasuk seorang ibu rumah-tangga bernama Jammie Thomas-Rasset tadi. Selain Rasset terdapat pula sekitar 30,000 pengguna lainnya yang terkena gugatan serupa dari industri musik, bayangkan! Meskipun akhirnya semua memilih untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan nilai damai rata-rata sekitar 3,500 dolar per individu, jauh lebih tinggi dari rata-rata nilai damai saat Anda melanggar lampu merah…

***

Tren semakin agresifnya industri rekaman dalam melindungi aset intelektual mereka juga dapat dimaknai sebagai sinyal jelas kepanikan industri tersebut dalam menghadapi ancaman semakin tergerusnya pasar musik dengan media fisik yang konvensional oleh musik berformat digital, yang dengan bantuan internet makin mudah untuk diperbanyak dan disebarluaskan dimana kontrol justru menjadi semakin sulit untuk dilakukan.

Dari sudut pandang penegakan HKI secara saklek memang tidak ada yang salah dengan aggressive enforcement yang dilakukan oleh para pemegang Hak Cipta karena itu memang hak mereka sebagai bagian dari hak eksklusif yang diberikan. Namun dari sudut pandang sosial, jika kebablasan, reaksi agresif semacam ini justru berpotensi menjadi bumerang dan menimbulkan masalah baru bagi industri rekaman itu sendiri.

Perlu disadari bahwa penghargaan terhadap HKI dari masyarakat salah-satunya sangat dipengaruhi oleh respek masyarakat terhadap pencipta, dalam konteks ini musisi, dan karya cipta yang dihasilkannya. Nah, kalau industri rekaman terlalu membabi-buta menggugat setiap orang yang dianggap melanggar Hak Cipta, bisa-bisa respek masyarakat dan konsumen penikmat musik malah akan tergerus dan membuat mereka tidak peduli sama-sekali. Bukan tidak mungkin para pembajak dan pelanggar Hak Cipta nantinya malah dielu-elukan sebagai “pahlawan” semacam Robin Hood yang “memberikan” hiburan secara mudah dan cuma-cuma, meskipun dari hasil “merampok” industri musik yang menjual musik kemahalan dan masih sempat juga tega-teganya menangkapi para penikmat musik di rumah masing-masing.

Bagi saya apa yang diharapkan oleh GIGI dalam artikel mereka terkait political will dalam penegakan perlindungan Hak Cipta benar adanya dan mesti didukung. Ketegasan pemerintah dan aparat hukum dalam melaksanakan UU Hak Cipta secara efektif dan konsisten untuk memberantas pembajakan dengan serius dan sungguh-sungguh adalah suatu hal yang sangat penting dan mutlak adanya.

Namun di sisi lain, penting juga bagi para musisi dan industri yang menaungi mereka untuk mengkombinasikan upaya memerangi pembajakan itu dengan kemauan untuk lebih luwes dan fleksibel beradaptasi dengan tuntutan masyarakat konsumen musik di era teknologi informasi seperti sekarang ini demi memelihara respek konsumen terhadap karya-karya yang dihasilkan. Meksipun pembajakan mungkin tidak akan dapat diberantas habis sampai kapanpun, tapi paling tidak bisa diminimalisir karena semakin banyak orang yang berpikir dua kali untuk memperoleh lagu secara ilegal.

Terima-kasih Kang Armand dan kawan-kawan untuk uneg-uneg dan inspirasinya, mudah-mudahan kalian tidak semakin sering merasa panas dan pusing karena ulah pembajak yang nakal-nakal itu…

Iklan

Perihal Prayudi Setiadharma
Prayudi adalah penulis dan kontributor utama situs/blog marimengenalhki.com. Sebagian artikel yang ditulis Prayudi dalam blog ini juga telah diterbitkan dalam bentuk buku berjudul "Mari Mengenal HKI" oleh penerbit Goodfaith Production pada bulan Mei 2010. Prayudi telah menaruh minat yang mendalam pada bidang hukum hak kekayaan intelektual (HKI) sejak mengerjakan tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung. Ia lalu memutuskan untuk menekuni minatnya tersebut dengan mengambil program Master of Intellectual Property Laws di University of Melbourne, Australia. Setelah menuntaskan program tersebut, Prayudi lalu bekerja di Law Firm AMROOS & PARTNERS, sebuah kantor hukum spesialis HKI yang berlokasi di Jakarta dan sejak Oktober 2010 berganti nama menjadi AMR PARTNERSHIP, hingga saat ini dimana ia berposisi sebagai Partner.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: